BIDANG POS, TELEKOMUNIKASI DAN PENYIARAN

Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban serta evaluasi kegiatan pelayanan usaha jasa Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran serta standarisasi alat peralatan Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud), Kepala   Bidang Pos,     Telekomunikasi dan Penyiaran menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan  anggaran, program   kegiatan  dan  pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;
2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang Pos, Telekomunikasi dan Informatika;
3. Pelaksanaan    pengawasan, pengendalian dan     penertiban terhadap pelanggaran standarisasi dibidang  Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;
4. Pemberian  rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap    permohonan izin penyelenggaraan, pengadaan dan pembangunan dibidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;
5. Pelaksanaan    pengawasan,   pengendalian, monitoring    dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi dibidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;
6. Pembinaan dan pengawasan usaha pos, telekomunikasi dan penyiaran;
7. Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
8. Pelaksanaan    Dokumen   Pelaksanaan   Anggaran  (DPA)     dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
9. Pelaksanaan  Standar  Pelayanan  Publik  (SPP)  dan  Standar Operasional Prosedur (SOP);
10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
11. Pelaksanaan standar Pelayanan Minimal (SPM);
12. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
13. Pelaksanaan  monitoring,  evaluasi  dan  pelaporan  tugas  dan kegiatan dibidang pos, telekomunikasi dan penyiaran.

Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, membawahkan :

 1. Seksi Pelayanan Pos dan Jasa Titipan

 2. Seksi Telekomunikasi

 3. Seksi Penyiaran

 SEKSI PELAYANAN POS DAN JASA TITIPAN

Seksi  Pelayanan  Pos  dan  Jasa  Titipan  dipimpin  oleh  seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang  Pos,  Telekomunikasi dan  Penyiaran dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha jasa pos;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pelayanan Pos dan Jasa Titipan menyelenggarakan fungsi :

Perumusan  anggaran, program   kegiatan  dan  pelaksanaan kebijakan teknis seksi Pelayanan Pos dan Jasa Titipan;

1. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis manajeman Pelayanan Pos  dan  Jasa Titipan   dan pengelolaan sarana Pelayanan Pos dan Jasa Titipan;
2. Pemrosesan  pertimbangan  teknis  izin  usaha  titipan  untuk kantor cabang/pusat dan Pemrosesan izin usaha jasa titipan yang bersifat lokal (city currier);
3. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang manajeman Pelayanan Pos dan Jasa Titipan dan pengelolaan sarana Pelayanan Pos dan Jasa Titipan;
4. Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan pelayanan pos dan jasa titipan;
5. Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
6. Pelaksanaan    Dokumen   Pelaksanaan   Anggaran  (DPA)     dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
7. Pelaksanaan  Standar  Pelayanan  Publik  (SPP)  dan  Standar Operasional Prosedur (SOP);
8. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
9. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
10. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsinya.

SEKSI TELEKOMUNIKASI

Seksi Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai     tugas     pokok     membantu  Kepala    Bidang    Pos, Telekomunikasi     dan  Penyiaran  dalam  melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha jasa telekomunikasi;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana  dimaksud  , Kepala Seksi Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi :

Penghimpunan dan    penelaahan peraturan Perundang- Undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain    berkaitan dengan bidang telekomunikasi;

1. Penyusunan  rencana  anggaran  dan  program  kegiatan  serta pelaksanaan pada Seksi Telekomunikasi;
2. Pembagian  tugas,  pemberian  petunjuk  serta  pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
3. Pemberian  rekomendasi   untuk     pendirian kantor    pusat penyelenggaraan jaringan tetap tertutup local wire line cakupan area kota;
4. Pemberian rekomendasi    dan perizinan     penyelenggaraan telekomunikasi khusus    untuk keperluan pemerintah dan badan hukum dengan cakupan area kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
5. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;
6. Pelaksanaan    pengawasan, pengendalian     dan  penertiban terhadap pelanggaran standarisasi dibidang telekomunikasi;
7. Pelaksanaan    pembinaan, pemantauan dan evaluasi dalam kegiatan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal;
8. Pemberian  izin galian untuk keperluan penggelaran    kabel telekomunikasi, Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan), instalasi penangkal petir dan instalasi genset;
9. Pemberian rekomendasi teknis izin menara telekomunikasi dan usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;
10. Penyelenggaraan koordinasi di bidang telekomunikasi antara Pemerintah Daerah;
11. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Telekomunikasi;
12. Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
13. Pelaksanaan    Dokumen   Pelaksanaan   Anggaran  (DPA)     dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
14. Pelaksanaan  Standar  Pelayanan  Publik  (SPP)  dan  Standar Operasional Prosedur (SOP);
15. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
16. Pelaksanaan standar Pelayanan Minimal (SPM);
17. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
18. Pelaksanaan  tugas  dinas  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala Bidang  Pos,  Telekomunikasi  dan  Penyiaran  sesuai  dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PENYIARAN

Seksi  Penyiaran  dipimpin  oleh  Kepala  Seksi  yang  mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran dalam merencanakan, penyusunan dan melaksanakan kegiatan dibidang Penyiaran serta mengkoordinasikan dan kerja sama dengan lembaga terkait dibidang penyiaran dan kemitraan media;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Penyiaran menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiaran;
2. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiaran;
3. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiaran;
4. Penghimpunan dan    penelaahan peraturan Perundang- Undangan petunjuk teknis,    petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan bidang penyiaran;
5. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Penyiaran;
6. Pembagian  tugas,  pemberian  petunjuk  serta  pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
7. Penyusunan program dan penentuan jenis-jenis acara siaran;
8. Pengumpulan dan pengolahan berita yang akan disiarkan;
9. Pemberian  rekomendasi   persyaratan   administrasi  dan kelayakan data teknis        terhadap  permohonan    izin penyelenggaraan radio dan/atau televisi;
10. Pemberian  izin lokasi pembangunan studio dan     stasiun pemancar radio dan/atau televisi;
11. Pelaksanaan Diseminasi dan informasi melalui media massa elektronik;
12. Pelaksanaan  koordinasi  dengan  instansi  pemerintah/swasta dalam penyelenggaraan dialog interaktif;
13. Pelaksanaan    pemeliharaan  perangkat siaran    radio     dan peralatan operasional lainnya yang menunjang mutu siaran;
14. Penyiapan bahan pertimbangan teknis perizinan peredaran dan pemutaran film, video, cassette disk, laser disk dan produk rekaman lainnya pada tempat karaoke maupun tempat penjualan dan persewaan;
15. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Penyiaran;
16. Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
17. Pelaksanaan    Dokumen   Pelaksanaan   Anggaran  (DPA)     dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
18. Pelaksanaan  Standar  Pelayanan  Publik  (SPP)  dan  Standar Operasional Prosedur (SOP);
19. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
20. Pelaksanaan standar Pelayanan Minimal (SPM);
21. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
22. Pelaksanaan  tugas  dinas  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala Bidang Informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.