TUGAS DAN FUNGSI

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai tugas pokok menyusun  dan melaksanakan kebijakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Komunikasi,Informatika,Diseminasi dan   Informasi,Persandian, Pengelolaan Data  Elektronik dan Statistik.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,Dinas Komunikasi,Informatika,Persandian,dan Statistik menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Komunikasi, Informatika, Diseminasi dan    Informasi, Persandian, Pengelolaan Data Elektronik dan Statistik;
2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dibidang Komunikasi, Informatika, Diseminasi dan Informasi, Persandian, Pengelolaan Data Elektronik dan Statistik;
3. Pelaksanaan fungsi selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pengelolaan data elektronik;
   
4. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan penyelenggaraan kegiatan bidang pos dan telekomunikasi;
5. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial dan pengembangan kemitraan media serta pelaksanaan diseminasi informasi Daerah;
6. Pengawasan/pengendalian terhadap seluruh penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan        areanya Kabupaten  Katingan, pelaksanaan  pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
7. Pelaksanaan  pembangunan  Jaringan  komunikasi  data  seluruh sistem pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan;
8. Pelaksanaan penyusunan serta penyiapan aplikasi sistem informasi manajemen;
9. Pelaksanaan  pengembangan  e-Government  dan  pemberdayaan telematika;
10. Pemberian pertimbangan teknis komputerisasi,telematika, persandian dan aplikasi sistem informasi manajemen kepada Perangkat Daerah;
11. Penyuluhan di bidang Telekomunikasi, Informatika, Diseminasi dan Informasi, Persandian, Pengelolaan Data Elektronik dan Statistik;
12. Pelaksanaan penertiban jasa titipan untuk kantor agen dalam pelayanan Pos;
13. Pemberian pertimbangan teknis perizinan dibidang Telekomunikasi dan Informatika;
14. Pemberian dan pencabutan perizinan di bidang Telekomunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangannya;
15. Pelaksanaan penyidikan  tindak pidana pelanggaran dibidang Telekomunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
17. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
18. Pelaksanaan  kebijakan  pengelolaan  barang  milik  daerah  yang berada dalam penguasaannya;
19. Pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah dalam penyelenggaraan dibidang statistik;
20. Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
21. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
22. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
23. Penyusunan  dan  pelaksanaan  Standar  Pelayanan  Publik  (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
    
24. Pelaksanaan  pengukuran  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
25. Pengelolaan  pengaduan  masyarakat  di  bidang  Telekomunikasi dan Informatika;
26. Penyampaian  data  hasil  pembangunan  dan  informasi  lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
27. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
28. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
29. Pengevaluasian  dan  pelaporan  pelaksanaan  tugas  pokok  dan fungsi; dan
30. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.